KEBIJAKAN FISKAL

UNIBA

Kebijakan fiskal

1.      Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Dapat dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

2.      Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ini dibuat dengan tujuan:

                     a.       Mencapai stabilitas perekonomian.

Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

                    b.       Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

                     c.       Memperluas dan menciptakan lapangan kerja

                    d.       Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat

                     e.       Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. 

                     f.       Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga 

Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius.

Permasalahan umum dalam kegiatan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah jumlah uang beredar dimasyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Cara-cara dalam menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:

Cara Alternatif Dalam menganggulangi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal

v  Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sampai terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. 

v  Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang beredar

Keputusan Mengatasi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal 

v  Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.

v  Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu. 

v  Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai pelengkap dalam proses pembangunan. 

3.      Macam – Macam Kebijakan Fiskal

Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
a. Kebijakan anggaran seimbang

Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Anggaran ini tidak tepat digunakan ketika masa depresi karena akan memperburuk keadaan ekonomi.
b. Kebijakan anggaran surplus

Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah inflasi.

c.       Kebijakan anggaran defisit

Kebijakan anggaran ini menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d.      Kebijakan anggaran dinamis

Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:
a. Kebijakan fiskal fasilitator otomatis

Kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju, dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
b. Kebijakan fiskal diskresional

Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut:
1) Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah

Pada saat tingkat pengangguran tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa alternatif berikut:

-          Menaikkan pengeluaran, tetapi tidak membuat perubahan apa pun atas pajak yang dipungutnya.

-          Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya.

-          Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungutnya.

-          Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.

Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah yang harus dilakukan adalah:

-          Mengurangi pengeluaran

-          Menaikkan pajak.

-          Mengurangi pengeluaran sekaligus menaikkan pajak yang dipungut.

-          Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.

2)      Membuat perubahan sistem pemungutan pajak

Pada saat tingkat pengangguran tinggi, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agregat.

Ditinjau dari sisi teori, kebijakan fiskal dibedakan menjadi:
a. Functional finance: Kebijakan pembiayaan fungsional

b. The managed budged approach: Kebijakan pengelolaan anggaran

c. The stabilizing budget : Stabilisasi anggaran yang otomatis, apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi.

d. Balance budget approach : Pendekatan Anggaran Belanja berimbang, namun bila terlambat penyesuaian (Perubahan Anggaran Keuangan), maka kepercayaan masyarakat akan hilang.

Referensi:

-          Pawenang, Supawi. 2016. Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis. Surakarta: Program Pascasarjana. UNIBA

-          http://arikusumaastuti.blogspot.co.id/2015/02/kebijakan-fiskal.html#.VviF5E8erwk

-          http://artikelsiana.com/2014/12/pengertian-tujuan-macam-macam-fiskal-kebijakan.html#

-          https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

-          http://loveuang.weebly.com/kebijakan-fiskal.html